“Ya kalau program ini seluruhnya dari anggaran pemda sampai ke pelosok sulit rasanya karena keterbatasan anggaran kita sangat minim,” terangnya.
Wali kota mencontohkan tahun sebelumnya rata-rata bantuan dari pemprov jabar sebesar Rp 130 sampai 150 miliar. Dan pada tahun 2023 bantuan tersebut hanya setengahnya dan diangka Rp80 miliar.
“Ya karena pemprov mengalami kesulitan saat dilanda pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Lanjut Fahmi untuk program DAK, DAU dan DID dari pemerintah pusat, yang merupakan bagian dari percepatan pembangunan tahun sekarang turun 40 persen.
Baca Juga
“Nah, P2RW jadi solusi di tengah keterbatasan menghadirkan pembangunan berbasis masyarakat ini,” ungkapnya.
Fahmi berharap ada partispasi warga dalam P2RW ini sehingga ada yang 100 persen hingga 300 persen warga memiliki kontrubusi kuat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada RT, RW, LPM dan BKM yang sudah memberikan dukungan pembangunan, sehingga P2RW jadi salah satu program pengentasan kekumuhan,” pungkasnya.(*ah)
